“Tinjauan Yuridis Rumah Apung Sebagai Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Rumah Apung Sebagai Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. keberadaan rumah apung memang masih eksis dan digunakan di Indonesia khususnya daerah yang dekat dengan perairan. Akan tetapi rumah apung belum terakomodasi dengan baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya di bidang perpajakan. Untuk memberikan kepastian lebih jelas lagi mengenai status rumah apung yang belum terakomodasi dalam undang-undang yang mana dalam hal ini menimbulkan kekosongan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yakni apa akibat hukum dari pengaturan rumah apung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pengaturan yang ideal untuk rumah apung di Indonesia. Setelah semua bahan hukum yang dibutuhkan sudah diperoleh maka dianalisis melalui teknik penafsiran atau interprestasi yaitu menganalisis undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Dari hasil penelitian dan analisis berdasarkan rumusan masalah diatas melalui metode tersebut, maka jawaban dari rumusan masalah tersebut adalah analisis dan deskripsi akibat hukum dari pengaturan rumah apung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan deskripsi pengaturan yang ideal untuk rumah apung di Indonesia